Indonesia secara resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat. Predikat ini diraih Indonesia usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh awal bulan ini.
Dengan kecepatan rata-rata mencapai 350 kilometer per jam, kereta cepat hanya perlu waktu 30-45 menit untuk menyambungkan Jakarta dan Bandung. Memiliki panjang trek hingga 142 kilometer yang menghubungkan Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, hingga Stasiun Tegalluar.
Setelah tujuh tahun lamanya konstruksi dilakukan, moda transportasi baru ini sendiri dibangun sejak 2016. Pembangunan kereta cepat menelan biaya hingga US$ 7,2 miliar atau sekitar Rp 18,58 triliun (kurs Rp 15.490) karena sempat bengkak atau cost overrun paska pandemi COVID-19.
Namun berbeda cerita dengan kereta cepat Indonesia, sebelumnya Malaysia juga sempat membangun proyek kereta cepat sampai ke Singapura. Sayangnya proyek ini sempat dibiarkan mangkrak dengan alasan tidak ingin membebani APBN dan tidak memberi keuntungan apapun bagi Negeri Jiran itu.
Melansir dari pemberitaan Channel News Asia, Jumat (6/10/2023), proyek High-Speed Rail (HSR) atau kereta cepat Malaysia-Singapura ini pertama kali disampaikan kepada publik pada 2013 lalu oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam acara Singapore-Malaysia Leaders’ Retreat.
Proyek ini mulai dibiarkan mangkrak pada 2018 usai terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan di Malaysia. Saat itu Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad meraih kemenangan dramatis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) ke-14, mengalahkan aliansi Barisan Nasional pimpinan Najib.
Mahathir yang ditunjuk sebagai perdana menteri baru kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa proyek HSR tidak bermanfaat bagi Malaysia dan tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, ia mengatakan proyek HSR akan menelan biaya sebesar RM 110 miliar bagi Malaysia, namun tidak akan menghasilkan satu sen pun bagi negara tersebut.
Menurutnya dengan nilai investasi sebesar itu tentu akan membuat APBN negara semakin tertekan, terlebih mengingat bagaimana proyek ini didanai langsung oleh negara melalui BUMN MyHSR. Hingga akhirnya proyek tersebut dinyatakan berhenti setelah perjanjian HSR berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Karena pemberhentian proyek itu, pemerintah Malaysia harus membayar biaya pembatalan proyek sebesar sebesar 102 juta dolar Singapura kepada pemerintah Negeri Singa tersebut.
Namun singkat cerita, pada Juli 2023 lalu pemerintah Malaysia kembali menyatakan akan melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat antara Kuala Lumpur dengan Singapura yang sempat mangkrak.
Karena tidak ingin membebani APBN seperti sebelumnya, pihak MyHSR tengah mencari pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi dan melanjutkan proses pembangunan proyek tersebut.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah Malaysia atas dukungan kuat terhadap proyek HSR KL-Singapura. Proyek HSR KL-Singapura akan membawa manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan dan memperluas dinamisme perekonomian dari Lembah Klang ke Koridor Selatan semenanjung dan pada akhirnya ke seluruh Malaysia,” kata Ketua MyHSR Corp Fauzi Abdul Rahman dalam pernyataannya.
“Selain memberikan pilihan perjalanan baru yang lebih aman, cepat, efisien dan berkelanjutan, proyek ini akan membantu kami berkontribusi pada agenda Malaysia Madani, menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan bagi masyarakat dan bangsa,” tambahnya lagi.